100+ Tahun
Sejarah perkreditan rakyat berkembang sejak abad ke-19 di Indonesia
MasukPerjalanan PERBARINDO tidak terlepas dari sejarah panjang perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia. Berawal sejak abad ke-19 pada masa kolonial Belanda, lembaga perkreditan rakyat hadir melalui Lumbung Desa, Bank Desa, dan Bank Tani untuk membantu masyarakat kecil terhindar dari praktik rentenir.
Perkembangan BPR semakin pesat setelah pemerintah mengeluarkan Pakto 88 dan Undang-Undang Perbankan yang menetapkan BPR sebagai bagian resmi dari sistem perbankan nasional. Sejak saat itu, BPR tumbuh di berbagai daerah sebagai lembaga keuangan yang fokus mendukung UMKM, pedagang pasar, petani, dan masyarakat pedesaan.
Seiring berkembangnya BPR di seluruh Indonesia, dibentuklah organisasi federasi bernama Federasi Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (FERBARI) melalui Musyawarah Nasional I pada 3 Agustus 1984 di Bandung. Sebelumnya, organisasi ini bernama BKSP-BAPI yang didirikan pada 29 Juni 1981 di Pandaan, Jawa Timur.
Pada tanggal 24 Januari 1995, organisasi tersebut resmi berubah menjadi PERBARINDO sebagai satu-satunya wadah asosiasi nasional BPR di Indonesia yang independen dan berlandaskan Pancasila serta UUD 1945.
Saat ini, PERBARINDO membawahi sembilan komisariat, yaitu DPK Bekasi Barat, DPK Bekasi Timur, DPK Bogor, DPK Ciledug, DPK Depok, DPK DKI Jaya, DPK Pondok Gede, DPK Serang, dan DPK Tangerang, yang bersama-sama berperan dalam memperkuat industri BPR, mendukung inklusi keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi mikro dan kerakyatan di Indonesia.

Sejarah perkreditan rakyat berkembang sejak abad ke-19 di Indonesia
Tonggak penguatan dan pertumbuhan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia

Terwujudnya Perbarindo yang aspiratif, sehat dan bermanfaat serta mampu menjadi mitra strategis bagi para pemangku kepentingan dalam memperjuangkan industri BPR/BPRS.